Peran pemerintah dalam pengawasan perkebunan Kaltim sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri perkebunan di wilayah tersebut. Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi aktivitas perkebunan agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Menurut Bupati Kutai Timur, Ismunandar, pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perkebunan yang ada di wilayahnya. “Kita harus memastikan bahwa perkebunan di Kaltim beroperasi dengan baik dan menjaga lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Peran pemerintah dalam pengawasan perkebunan Kaltim juga diakui oleh Direktur Eksekutif WALHI Kaltim, Muhammad Husni. Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait perkebunan agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
Pengawasan perkebunan di Kaltim juga mendapat sorotan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaltim, Herry Purnomo. Menurutnya, pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan terhadap perkebunan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti perusahaan perkebunan, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, keberlanjutan industri perkebunan di Kaltim dapat terjaga dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.
Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam pengawasan perkebunan Kaltim, diharapkan aktivitas perkebunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Keberlanjutan industri perkebunan di Kaltim merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan baik oleh semua pihak terkait.