Kebijakan perkebunan di Kalimantan Timur telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat lokal masih menjadi perdebatan hangat. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan perkebunan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain, banyak juga yang mengalami dampak negatif.
Menurut Dr. Yunita, seorang ahli lingkungan dari Universitas Mulawarman, “Dampak kebijakan perkebunan terhadap masyarakat lokal di Kalimantan Timur tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat lokal yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan.”
Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, sebanyak 30% lahan di Kalimantan Timur telah dikonversi menjadi perkebunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan industri perkebunan di daerah tersebut.
Selain itu, kebijakan perkebunan juga berdampak pada ketersediaan air bersih dan lingkungan hidup. Dr. Yunita juga menambahkan, “Banyak masyarakat lokal yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih akibat pengambilan air untuk kegiatan perkebunan. Selain itu, limbah dari perkebunan juga dapat merusak lingkungan hidup.”
Pemerintah daerah Kalimantan Timur sendiri telah mencoba untuk mengatasi dampak kebijakan perkebunan terhadap masyarakat lokal. Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi masyarakat lokal dari dampak negatif perkebunan. “Kami terus berupaya untuk mengimbangi antara kepentingan perkebunan dengan kepentingan masyarakat lokal,” ujarnya.
Namun, masih diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi dampak kebijakan perkebunan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat dari kebijakan perkebunan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan hidup mereka.